SketsaIndonesia.co.id, Serang – Ketua Komisi IV Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar mendorong sinergitas yang kuat antara Pemerintah ditingkat Kabupaten Kota, Provinsi Banten hingga ditingkat pusat guna menjawab aspirasi-aspirasi masyarakat agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Nizar usai menggelar reses di Tangerang, menurutnya sejumlah permasalahan dan aspirasi masyarakat telah berhasil ditampungnya, meski dari keluhan-keluhan tersebut banyak terjadi diluar kewenangan Pemerintah ditingkat Provinisi Banten.
“Kewenangan yang memang sudah ditentukan oleh aturan sulit sekali untuk diterima oleh masyarakat, walaupun memang apapun ceritanya kami harus menyapaikan informasi dan pemahaman, agar masyarakat mengerti setiap tingkatan memiliki kewenangan masing-masing,” ujar Muhammad Nizar
Kendati demikian, dirinya akan menampung aspirasi tersebut dan akan menyampaikan dirapat paripurna, agar dapat mendorong sinergitas diberbagai tingkatan. “Koordinasi yang kuat antar Pemerintah Kabupaten Kota, serta Provinsi dan Pemerintah Pusat harus ditingkatkan, Karena apa yang menjadi aspirasi hari ini masih banyak kepada pemerintah Kabupaten Kota,” katanya
Oleh karenanya, dari berbagai aspirasi tersebut pihaknya telah melakukan Langkah-langkah agar setiap aspirasi masyarakat tersebut dapat berjalan. Namun pihaknya hanya bisa memberikan penekanan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk terus berkoordinasi jika kewenangan tersebut berada ditingkat kabupaten kota ataupun ditingkat pusat.
“Walaupun kami dikomisi IV sudah melakukan itu, agar dilakukan penekanan untuk dikoordinasikan. Saya pikir harus ada Langkah-langkah yang dilakukan seluruh stakeholder dari seluruh tingkatan,” Lanjutnya
Terkait dari aspirasi, dirinya mengungkapkan rata-rata keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan lingkungan disekitarnya seperti jalan lingkungan, bangunan posyandu, hingga keluhan terkait banjir yang saat ini tengah terjadi disejumlah titik di Provinsi Banten, yang tentunya aspirasi tersebut akan disampaikan dan diperjuangkan ke Pemerintah Provinsi Banten. (ADV)
