SketsaIndonesia.co.id, Lebak – Ketua Komisi II fraksi Partai PKS DPRD Provinsi Banten, Iip Makmur menerima sejumlah aspirasi masyarakat mulai dari peningkatan infrastuktur hingga pada pemberdayaan UMKM, usai menggelar reses di daerah pemilihan Kabupaten Lebak diakhir tahun 2022.
Pada kesempatan tersebut, Iip Makmur mengungkapkan bahwa selama masa reses tersebut dirinya berkeliling Kabupaten Lebak selain untuk menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Banten, juga untuk dapat menampung berbagai aspirasi langsung dari masyarakat untuk dapat direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
“Alhamduillah saya sudah berkeliling Kabupaten Lebak, disana saya dapat banyak aspirasi dari masyarakat kepada kami selaku DPRD dapil Lebak, kebanyakan terkait infrastuktur jalan lingkungan, kemudian pertanian irigasi,” katanya
Aspirasi terkait infrastuktur jalan lingkungan dan Irigasi Pertanian, menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Kendati jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Banten telah hampir 100 persen terealisasikan, namun infrastuktur jalan lingkungan masih menjadi permasalahan dimasyarakat. “ini banyak dikeluhkan dan diminta masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah,” lanjutnya
Kemudian, ungkap Iip Makmur diluar infrastuktur dirinya juga menampung aspirasi terkait peribadahan masjid dan juga madrasah. Meskipun madrasah merupakan wewenang kementrian agama namun masyarakat berharap agar Pemerintah Provinsi Banten dapat hadir untuk dapat membantu masyarakat. “Mereka meminta pemprov hadir, mungkin jalurnya dapat melalui hibah bansos dari kesra,” ungkapnya
Dari sisi perekonomian, dirinya juga mendapat aspirasi agar Pemerintah Provinsi Banten dapat membantu melakukan pembinaan dan bantuan modal terhadap pelaku UMKM. Selain itu juga masyarakat berharap pemerintah terus fokus dalam pengembangan pertanian, agar sektor pertanian dapat kembali bangkit usai pandemi Covid-19 sehingga dapat berimbas pada kesejahteraan pertain dan peningkatan ekonomi masyarakat, pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Aspirasi ini akan kita sampaikan, sesuai dengan kewenangan yang ada di Pemerintah Provinsi Banten,” pungkasnya. (ADV)
