SketsaIndonesia.co.id, Serang – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan Forum perangkat Daerah untuk perencanaan dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Banten saat ini fokus, sebagai bentuk penajaman program, pada pengendalian inflasi, penanganan stuting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, investasi, plus ketahanan pangan. Mempertajam program untuk keberlanjutan dan capaian lebih baik pada program pembangunan.
Hal itu diungkap oleh M Tranggono saat membuka Forum Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Provinsi Banten 2023 di Aula Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (16/2/2023).
“Tahun 2023, hal yang harus kita lakukan mempertahankan kinerja kita yang sudah baik. Provinsi Banten meraih apresiasi dalam pengendalian inflasi juga pertumbuhan ekonomi baik,” ungkapnya.
“Apresiasi juga kepada para pemangku kepentingan atas raihan kinerja yang dicapai Pemprov Banten,” tambah M Tranggono.
Dalam kesempatan itu. M Tranggono mengapresiasi Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan lebih awal. Langkah ini diharapkan bisa menghasilkan program tahun 2024 lebih awal. Sehingga setelah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan bisa segera dilaksanakan.
“Tujuan Forum Perangkat Daerah untuk melakukan sinergitas. Perencanaan dari bawah diharapkan bisa menghasilkan output dan outcome yang lebih baik,” ungkapnya.
Dipaparkan, Pemprov Banten saat ini melaksanakan reformasi birokrasi berdampak. Pihaknya berharap para pemangku kepentingan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Banten memberikan masukan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.
M Tranggono pun contohkan PUPR memiliki keterkaitan penting terhadap pengendalian inflasi, penanganan stuting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, investasi, plus ketahanan pangan. Infrastruktur jalan dan jembatan terkait konektivitas dan distribusi barang untuk kendalikan inflasi, terbuka wilayah terisolasi hingga terbuka akses ke destinasi wisata serta kawasan pertumbuhan ekonomi terkait investasi.
“Penting melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, serta evaluasi untuk optimalkan setiap kegiatan,” pesannya.
“Jangan sampai monitoring dan evaluasi di akhir, sehingga ketika ada masalah kita tidak bisa apa-apa,” tambah M Tranggono.
M Tranggono menegaskan, dalam fokus 4 prioritas plus 1 dalam program reformasi berdampak, Pemprov Banten tetap menjamin keberlanjutan atau kesinambungan program pembangunan yang sedang dilaksanakan dan direncanakan dengan program pembangunan yang sudah dilaksanakan.
“Ke depan, dengan konsep tadi, target-target kita bisa lebih ditingkatkan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengungkapkan bahwa Forum Perangkat Daerah untuk mensinkronkan dan mengharmonisasi apa yang menjadi isu strategis di Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat bisa direncanakan bersama.
“Karena masing-masing akan bergerak sesuai dengan kewenangannya,” ungkapnya.
“Pada tahun 2023 dan 2024 bagaimana fokus 4 prioritas plus 1 dalam program reformasi berdampak bisa didorong bersama-sama. Termasuk bagaimana nanti kita melanjutkan program-program yang sudah berjalan sebelumya bisa kita lakukan keberlanjutannya. Apa-apa yang sudah terbangun tidak terbengkalai,” pungkas Arlan.(*)
