SketsaIndonesia.co.id, Banten – Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar mengungkapkan angka inflasi Provinsi Banten terkendali di angka 3,8 persen, masih di bawah Nasional yang mencapai 4,9 persen. Pemprov Banten dengan berbagai agenda program, koordinasi antar daerah termasuk penggunaan produk lokal, berupaya mengendalikan angka inflasi.
“Kita di atas sedikit dari rata-rata inflasi di Pulau Jawa. Di Provinsi Banten ada Bandara Sokearno-Hatta, pergerakan harga avtur untuk dunia penerbangan menjadi salah satu penyumbang angka inflasi Provinsi Banten,” jelas Al Muktabar, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi di Istana Negara Jakarta yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten Kp3b Curug, Kota Serang, Kamis (18/8/2022).
“Kita akan kendalikan dengan berbagai agenda dan koordinasi antar daerah untuk komoditas tertentu. Pemprov Banten melakukan berbagai koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain untuk mengendalikan inflasi,” tambahnya.
Dikatakan, inflasi harus dipahami sebagai bagian dari dinamika perekonomian. Sehingga angka inflasi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak bagus terhadap aktivitas perekonomian.
“Hari Jum’at besok, Pemprov Banten juga akan melakukan operasi pasar,” ungkap Al Muktabar.
Terhadap peran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) turut memacu pertumbuhan ekonomi daerah, lanjutnya, saat ini serapan belanja APBD Pemprov Banten mendekati 52 persen. Kebijakan belanja 40 persen untuk produk lokal dalam negeri juga berjalan.
“Berdasarkan review BPKP, kita masih berjalan sesuai agenda pembelanjaan produk dalam negeri,” ungkap Al Muktabar.
“Kita juga ada katalog lokal dan aplikasi Plaza Banten yang berbasis UMKM untuk kita dorong terus,” tambahnya.
Al Muktabar juga mengimbau para pelaku UMKM di Provinsi Banten untuk melengkapi administrasi dan membuka toko online di Plaza Banten untuk menjangkau pasar di daerah lain.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengungkapkan saat ini Indonesia dalam situasi yang tidak mudah. Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit, mulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih, perang di Ukraina, krisis pangan global, dan krisis energi.
“Kita tidak boleh kerja standar, kerja rutinitas. Harus melihat makro dan mikro. Harus detail melihat angka-angka,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menekankan para Kepala Daerah mulai dari Gubenur, Bupati, dan Walikota harus mampu bekerjasama dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat). TPIP harus mampu menghubungkan antar wilayah yang surplus dan defisit.
“Kita patut bersyukur kita mendapat penghargaan dari IRRI (International Rice Research Institute) untuk sistem ketahanan pangan kita dan swasembada beras. Tidak hanya swasembada, kita juga harus mampu ekspor,” ungkapnya.
Presiden Jokowi juga menekankan, inflasi 4,9 masih didukung oleh tidak naiknya energi. Harga solar, pertalite, dan gas bukanlah harga sebenarnya karena masih mendapatkan subsidi APBN. Saat ini subsidi energi mencapai Rp502 triliun.
Rakornas diikuti oleh menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Lembaga Negara, serta para Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia.(**)
