SketsaIndonesia.co.id, Serang – Pemerintah mencatat, sepanjang Januari hingga Mei 2023, biaya gaji aparatur sipil negara (ASN) se-Provinsi Banten mencapai Rp8,2 triliun.
Angka tersebut setara 85,75 persen dari realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp9,59 triliun.
Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenku) Provinsi Banten Sugiyarto, pada Konfrensi Pers Kinerja Fiskal dan Moneter Regional Banten di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Banten Jl KH. Abdul Fatah Hasan, Kota Serang pada Rabu, 5 Juli 2023.
“Kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Mei 2023 untuk realisasi belanja baru mencapai 23,44 persen dengan mayoritas untuk belanja operasional (gaji pegawai). Kalau dikomparatif untuk belanja APBN kita sudah 35,63 persen,” kata Sugiyarto.
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja APBD di Banten sebesar Rpp9,59 triliun itu terdiri dari belanja operasional Rp8,2 triliun atau 25,68 persen, kemudian belanja modal Rp543,4 miliar atau 8,25 persen, belanja tak terduga Rp27,7 miliar, dan belanja transfer Rp795,8 milar.
“Jadi kami terus mendorong pemerintah daerah untuk segera bisa melakukan realiasi percepatan APBD,” kata Kepala Kanwil DJPb Banten ini.
Sementara itu, realisasi pendapatan APBD di Banten dari Januari-Mei 2023 sebesar Rp12,99 triliun atau 33,82 persen dari pagu yang ditetapkan Rp38,4 triliun.
Dari data yang disampaikan Kemenkeu tersebut terungkap, realisasi pendapatan APBD di Banten didominasi pendapatan asli daerah sebesar Rp7 triliun atau berkontribusi 54,23 persen dari total pendapatan daerah.
Rinciannya, pendapatan pajak daerah Rp6,1 triliun, pendapatan retribusi daerah Rp107,4 miliar, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan Rp109 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp644,6 miliar.
“Kalau kita melihat secara rekonsiliasi APBD untuk pendapatan sudah terealisasi 33,82 persen atau 13,99 triliun. Ini merupakan konsolidasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Banten,” pungkasnya.(*)
