SketsaIndonesia.co.id, Tangerang – Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, menghadiri acara Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024, yang diselenggarakan di Hotel Great Western Resort Kota Tangerang, Rabu, (29/05).
Dalam raker yang dibuka langsung oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Pj Wali Kota Tangerang didaulat sebagai salah satu narasumber (Narsum) dalam diskusi panel tentang strategi kebijakan kesehatan bersama dengan 7 (tujuh) Kepala Daerah se-Provinsi Banten.
Dalam diskusi panel tersebut, Dr. Nurdin, membeberkan sejumlah program kesehatan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang di antaranya adalah terkait fasilitas kesehatan gratis untuk masyarakat yang dipertegas dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 99,8% dan tertinggi se-Banten.
“Pemkot tentunya berkomitmen agar seluruh masyarakat dapat tercover asuransi kesehatan yakni dengan memaksimalkan dan menyinkronkan asuransi-asuransi yang sudah ada, misalnya asuransi-asuransi dari para pekerja penerima upah, mengingat Kota Tangerang adalah kota seribu industri dan sejuta jasa, maka sebagian besar sudah tercover. Nah tinggal untuk para pekerja bukan penerima upah asuransi BPJS kesehatannya dicover oleh APBD, termasuk juga dengan pekerja penerima upah yang di-PHK, itu nanti otomatis preminya akan dibayarkan oleh Pemkot,” beber Dr.Nurdin.
Lebih lanjut, Dr. Nurdin, turut mengungkapkan, peran para kader kesehatan di Kota Tangerang merupakan kunci dalam mewujudkan capaian UHC yang hampir 100% tersebut.
“Dan kita juga terus upayakan melalui dukungan para kader kesehatan untuk memastikan agar mereka tergabung sebagai penerima manfaat dari BPJS Kesehatan ini. Bahkan bagi para kelompok rentan yang bukan KTP Kota Tangerang pun kami sudah siapkan anggaran agar semua dapat tercover dalam layanan kesehatan gratis di Kota Tangerang.” imbuhnya.
Selain itu, mantan Kepala Pusdatin Kemendagri itu, turut membeberkan strategi pelayanan kesehatan di Kota Tangerang agar semakin menjangkau ke semua lini serta siklus hidup masyarakat.
“Tentunya kolaborasi dengan semua pihak termasuk swasta melalui skema Public Private Mix yang merupakan strategi kolaboratif dengan melibatkan rumah sakit swasta untuk melayani masyarakat baik untuk pemeriksaan maupun pengobatan. Kemudian juga dengan redistribusi fasos fasum serta Posyandu sebagai bentuk implementasi dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) agar layanan kesehatan semakin dapat terjangkau dan menjangkau semua kelompok umur,” pungkas Pj Wali Kota.(**)
